Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Kewajiban Para Anggota, meliputi :
- Mengamalkan asas, landasan dan sendi Koperasi.
- Menghadiri dan aktif dalam Rapat Anggota.
- Melunasi simpanan yang telah ditentukan.
- Aktif dalam proses usaha koperasi
- Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian.
- Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita.
Hak Para Anggota, meliputi :
- Menghadiri RAT sekaligus menyampaikan gagasan.
- Memilih / dipilih menjadi anggota pengurus / badan penasehat.
- Mendapatkan pelayanan yang sama
- Melakukan pengawasan jalannya koperasi
- Menerima bagian dari SHU
- Mengemukakan pendapat / saran dalam Rapat.
- Menuntut diadakannya RA berdasar AD / ART
 Berhenti / diberhentikan sebagai anggota :
* Minta berhenti atas kmauan sendiri
* Meninggal dunia.
* Di berhentikan oleh pengurus, karena :
- Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan koperasi
- Merugikan Koperasi.

Rapat Anggota Koperasi

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu., termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.

Pengurus
Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.
Pengawas
Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota

Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

Modal Sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut :

Ø      Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

Ø      Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi

Ø      Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Manfaat Ekonomi Perkoperasian

Ukuran kemanfaatan ekonomis adalah adalah manfaat ekonomi dan pengukurannya di hubungkan dengan teori efisiensi, efektivitas serta waktu terjadinya transaksi atau di perolehnya manfaat ekonomi.

(1) Manfaat ekonomi langsung (MEL)

MEL adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung di peroleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya

(2) Manfaat ekonomi tidak langsung (METL)

METL adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi di peroleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan/pertanggungjawaban pengurus & pengawas, yakni penerimaan SHU anggota.

• Manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang di terima anggota dapat di hitung dengan cara sebagai berikut:

TME = MEL + METL

MEN = (MEL + METL) – BA

Bagi suatu badan usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan serba usaha (multipurpose), maka besarnya manfaat ekonomi langsung dapat di hitung dengan cara sebagai berikut :

MEL = EfP + EfPK + Evs + EvP + EvPU n     METL = SHUa

Efisiensi Perusahaan / Badan Usaha Koperasi:

1. Tingkat efisiensi biaya pelayanan BU ke anggota (TEBP) = Realisasi Biaya pelayanan

Anggaran biaya pelayanan = Jika TEBP <>

2. Tingkat efisiensi biaya usaha ke bukan anggota (TEBU) = Realisasi biaya usaha

Anggaran biaya usaha = Jika TEBU <>

Efektivitas Koperasi

• Efektivitas adalah pencapaian target output yang di ukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (Oa), dengan output realisasi atau sungguhnya (Os), jika Os > Oa di sebut efektif.

• Rumus perhitungan Efektivitas koperasi (EvK) :

EvK = Realisasi SHUk + Realisasi MEL

Anggaran SHUk + Anggaran MEL = Jika EvK >1, berarti efektif

Produktivitas Koperasi

Produktivitas adalah pencapaian target output (O) atas input yang digunakan (I), jika (O>1) di sebut produktif. Rumus perhitungan Produktivitas Perusahaan Koperasi

PPK = SHUk x 100 %

Logo gerakan koperasi Indonesia

Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut :

      Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh.

      Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus.

      Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi.

      Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi.

      Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi.

      Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar.

      Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia.

      Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia.

Dimensi Partisipasi dalam Perkoperasian

Istilah partisipasi dikembangkan untuk menyatakan atau menunjukkan peran serta (keikutsertaan) seseorang atau sekelompok orang dalam aktivitas tertentu. Karena itulah Partisipasi anggota koperasi sangat menentukan keberhasilan koperasi. Dimensi-dimensi pertisipasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Dimensi partisipasi dipandang dari sifatnya
Dipandang dari segi sifatnya, pertisipasi dapat berupa, partisipasi yang dipaksakan (forced) dan partisipasi sukarela (foluntary). Jika tidak dipaksa oleh situasi dan kondisi, partisipasi yang dipaksakan (forced) tidak sesuai dengan prinsip koperasi keanggotaan terbuka dan sukarela serta manajemen demokratis. Partisipasi yang sesuai pada koperasi adalah partisipasi yang bersifat sukarela.

b. Dimensi partisipasi dipandang dari bentuknya
Dipandang dari sifat keformalannya, partisipasi dapat bersifat formal (formal participation) dan dapat pula bersifat informal (informal participation). Pada koperasi kedua bentuk partisipasi ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama.

c. Dimensi partisipasi dipandang dari pelaksanaannya
Dipandang dari segi pelaksanaannya, partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pada koperasi partisipasi langsung dan tidak langsung dapat dilaksanakan secara bersama-sama tergantung pada situasi dan kondisi serta aturan yang berlaku. Partisipasi langsung dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas koperasi (membeli atau menjual kepada koperasi), memberikan saran-saran atau informasi dalam rapat-rapat, memberikan kontribusi modal, memilih pengurus, dan lain-lain. Partisipasi tidak langsung terjadi apabila jumlah anggota terlampau benyak, anggota tersebar di wilayah kerja koperasi yang terintegrasi, sehingga diperlukan perwakilan-perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya.

d. Dimensi partisipasi dipandang dari segi kepentingannya
Dari segi kepentingannya partisipasi dalam koperasi dapat berupa partisipasi kontributis (contributif participation) dan partisipasi intensif (incentif participation). Kedua jenis partisipasi ini timbul sebagai akibat dari peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.
Dalam kedudukannya sebagai pemilik:

Klasifikasi Koperasi

1. Berdasarkan  pendekatan menurut tempat tinggal

a) Koperasi Desa.

          Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari

penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk satu daerah kerja tingkat desa, sebaiknya hanya ada satu Koperasi Desa, yang tidak hanya menjalankan kegiatan usaha bersifat single purpose, tetapi juga kegiatan usaha yang bersifat multi purpose (serba usaha) untuk mencukupi segala kebutuhan para anggotanya dalam satu lingkungan tertentu.

b) Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi Unit Desa ini lahir berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Thun 1973, adalah bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya merupakan gabungan dari koperasi koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah Unit Desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD.

2. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi, misalnya ; Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Angkatan Darat (KOPAD), Koperasi Angkatan Laut (KOPAL), Koperasi Angkatan Udara (KOPAU), Koperasi Angkatan Kepolisian(KOPAK), Koperasi

Pensiunan Angkatan Darat, Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri, Koperasi

Karyawan dan lain-lainnya.

3. Berdasar pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan

ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi misalnya; Koperasi Batik,

Bank Koperasi, Koperasi Asuransi, dan sebagainya.

Perangkat organisasi koperasi

Salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum (rechts persoon),

maka keberadaan koperasi diakui seperti manusia/orang (person) atau subyek hukum yang memiliki kecakapan bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatanperbuatan hukum seperti membuat perjanjian-perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya.

          Sebagai subyek hukum, koperasi adalah merupakan subyek hukum yang keberadaanya berdasar atas bentukan/rekayasa dari manusia/orang (person). Oleh karena koperasi merupakan subyek hukum, maka untuk melaksanakan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya koperasi perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang (person) Mereka ini disebut sebagai perangkat organisasi koperasi.

          Didalam UU No. 25 Tahun 1992, ketentuan mengenai perangkat

organisasi koperasi diatur dalam Pasal 21, terdiri dari :

1. Rapat Anggota.
2. Pengurus Koperasi
3. Direksi atau Manajer sebagai pengelola koperasi
4. Pengawas Koperasi

Proses Pendirian Koperasi

a. Fase Pembentukan/Pendirian

          Koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas tetapi memiliki keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong-royong.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi, dapat disimpulkan dari

peraturan perundang-undangan koperasi antara lain sebagai berikut:

1) Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai

kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.

2) Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota.

3) Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti yang telah

ditentukan oleh pemerintah.

4) Memiliki konsep anggaran dasar koperasi.

b. Fase Pengesahan.

          Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan secara tertulis, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus

memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.

Jika permohonan tersebut di terima yang diikuti dengan diumumkannya akta pendirian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka sejak saat itu koperasi tersebut telah berstatus badan hukum. Jika permohonan pengesahan itu ditolak harus disertai dengan alasan penolakannya yang disampaikan secara tertulis. Dalam hal ini para pendiri atau pengurus koperasi dapat mengajukan permohonan ulang dalam

waktu paling lama 1(satu) bulan sejak disampaikannya penolakan tersebut.

Laporan Pengawas Koperasi Meliputi :

Mengenai isi laporan dari pengawas koperasi ini, paling sedikit harus

menyangkut perihal seperti berikut :

1) Uraian perkembangan usaha selama satu tahun, dibandingkan dengan

kondisi tahun buku yang lalu, lengkap dengan penjelasan tentang sebab

kemajuan dan kemunduran koperasi tersebut.

2) Perkembangan keuangan, simpanan anggota dan lainnya, maupun

pinjaman-pinjaman dari luar termasuk dari Bank.

3) Perkembangan harta kekayaan baik bergerak maupun tetap, baik yang

bertubuh maupun yang tidak bertubuh, benda maupun yang bukan

benda, serta penelitian tentang pertambahan dan pengurangan atau

penyusutan, maupun pemeliharaan harta benda tersebut.

4) Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota oleh

pengurus, termasuk alasan-alasannya jika ternyata ada keputusan rapat

anggota yang belum dilaksanakan oleh pengurus.

5) Uraian perkembangan keadaan serta hubungan kerja antara pengurus,

karyawan termasuk manajer pengelola.

6) Kesimpulan pemeriksaan dan saran yang dirasakan perlu untuk

perkembangan dan saran yang dirasakan perlu untuk perkembangan dan

kemajuan koperasi.

Apabila laporan yang dipertanggungjawabkan oleh pengawas kepada

rapat anggota tidak diterima oleh pengurus koperasi, atau pengurus koperasi mempunyai pendapat lain, maka untuk penyelesaiannya Pengurus tidak diperkenankan mempengaruhi opini anggota pengawas. Dia boleh, berhak dan wajib memberi keterangan tersendiri kepada rapat anggota dan tembusannya diberikan kepada pengawas.

Direksi atau Manajer sebagai pengelola koperasi

Koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga manajer untuk

menjalankan kegiatan usahanya. Peranan manajer dikaitkan dengan volume

usaha, modal kerja dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Manajer adalah

karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, Manajer adalah

pelaksana tugas sehari-hari di bidang usaha koperasi dan bertanggung jawab kepada pengurus.

Fungsi Manajer dalam koperasi adalah :

1. Perencanaan ( Planing )

2. Penyelelarasan ( coordinating )

3. Pengorganisasian ( organizing )

4. Penuntun / pengarahan ( directing )

5. Pengamatan ( controlling )

Tugas dan kewajiban direksi atau manajer pengelola koperasi,

antara lain adalah :25

a. Memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh

Pengurus.

b. Mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan koperasi atau kuasa

dan/atau persetujuan pengurus.

c. Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan

koperasi.

d. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksnaan tugas

yang diberikan kepadanya, dan jika perlu dapat memberikan saran

perbaikan dan saran peningkatan usaha koperasi yang dilakukannya.

e. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas kepada

pengurus koperasi.

Tabel Perbandingan Koperasi dan Perusahaan Konvensional

Kriteria	Koperasi	Perusahaan Konvensional
Anggota	Keuntungan terbuka untuk semua pemakai. Modal awal yang dimasukkan minimal dan karenanya tidak merupakan rintangan bagi keanggotaan.Para anggota dapat memasukkan dana tambahan sesuai dengan pemanfaatannya terhadap pelayanan koperasi	Keanggotaan terbuka untuk para penanam modal tertentu.Pemilik yang ada biasanya hanya menambah jumlah anggotanya sebanyak penanam modal baru yang dipandangnya perlu. Penanam modal baru diperoleh melalui penjualan saham yang ditawarkan dengan harga pasar
Pemilik	Pemakai adalah pemilik	Penanam modal adalah pemilik
Pengawasan	Berada pada anggota atas dasar hal yang sama	Terikat pada penanam modal sebanding dengan modal yang ditanamkan dalam perusahaan itu
Kemanfaatan	Anggota/pemakai memperoleh kemanfaatannya sebanding dengan pemanfaatnya atas jasa yang disediakan oleh koperasi.Tingkat bunga yang dibayarkan untuk modalnya terbatas	Penanam modal memperoleh bagian laba sebagian dari hasil modal yang ditanamkannya,sebanding dengan modal yang ditanamkan oleh tiap-tiap penanaman modal

Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Pancasila

Dalam hal Pancasila sebagai suatu pandangan hidup maka sila-silanya merupakan sudut-sudut pandang atau aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

1). Ketuhanan Yang Maha Esa;  merupakan aspek spiritual,

2). Kemanusiaan yang adil dan beradab; merupakan aspek kultural,

3). Persatuan Indonesia;  merupakan aspek politikal,

4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; merupakan aspek sosial,

5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; merupakan aspek ekonomikal. 

          Kelima sila tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan tersusun secara hirarkis dan berjenjang yaitu sila pertama meliputi sila kedua, sila kedua meliputi sila ketiga, sila ketiga meliputi sila keempat dan sila keempat meliputi sila kelima.

          Dengan demikian maka ekonomi Pancasila telah mengandung seluruh nilai-nilai moral Pancasila dan mengacu pada seluruh aspek kehidupan sila-sila dari Pancasila.

          Sesuai gambar grafis superposisi pembagian kekuasaan antara negara dan rakyat tersebut diatas, maka ekonomi Pancasila mewujud dan terdiri atas 3 (tiga) pilar sub sistem,  yaitu :

(1). Pilar ekonomi negara yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan tugas negara dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (negara kuat), dengan tugas pokok antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

(2). Pilar ekonomi rakyat yang berbentuk koperasi (sharing antara negara dan rakyat) dan berfungsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, (home front kuat), dengan tugas pokok mewujudkan kehidupan layak bagi seluruh anggotanya.

(3). Pilar ekonomi swasta  yang berfungsi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia   (battle front kuat), dengan tugas pokok mewujudkan kemajuan usaha swasta yang memiliki daya kompetisi tinggi di dunia internasional.

          Pola pengelolaan dari masing-masing pilar ekonomi tersebut berbeda dan membutuhkan kemampuan para pelaksana secara profesional agar hasilnya menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan, tetapi tetap mendasarkan kerjanya pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja pada masing-masing pilar.  Masing-masing pilar mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk saling kerjasama dan saling bantu tanpa merugikan salah satu pihak.

 

Potret Koperasi Pertanian

Sejak dahulu sektor pertanian di Indonesia selalu didekati dengan pembagian atas dasar sub-sektor seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Cara pengenalan dan penggerakan koperasi pada saat itu mengikuti program pengembangan komoditas oleh pemerintah. Sehingga terlahir koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi karet, dan lain-lain.

      Pada sub sektor pertanian tanaman pangan yang pernah diberi nama “pertanian rakyat” praktis menjadi instrumen untuk menggerakkan pembangunan pertanian, terutama untuk mencapai swasembada  beras. Hal serupa juga di ulang oleh pemerintah Orde Baru dengan mengaitkan dengan pembangunan desa dan tidak lagi terikat ketat dengan Departemen Pertanian seperti pada masa Orde Lama dan awal Orde Baru. Tugas koperasi pertanian ketika itu adalah menyalurkan sarana produksi pertanian terutama pupuk, membantu pemasaran yang kesemuanya berkaitan dengan program pembangunan sektor pertanian dan “pengerakannya” kepada koperasi selalu apabila gagal dilaksanakan sendiri atau langsung oleh pemerintah, contoh padi sentra, kredit BIMAS hingga distribusi pupuk.

Koperasi pertanian yang digerakan melalui pengembangan kelompok tani setelah keluarnya Inpres 18/1998 mempunyai jumlah yang besar, namun praktis belum memiliki basis bisnis yang kuat dan mungkin sebagian sudah mulai tidak aktif lagi. Usaha mengembangkan koperasi baru di kalangan tani selalu berakhir kurang menggembirakan. Mereka yang berhasil jumlah terbatas dan belum dapat dikategorikan sebagai koperasi pertanian sebagai mana lazimnya koperasi pertanian di dunia atau bahkan oleh KUD-khusus pertanian yang ada.

Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah

Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan mem­berikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sum­ber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun kope­rasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif de­ngan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi inves­tasi dan skala kegiatan koperasi. Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advo­kasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepa­da pemerintah di daerah semakin penting.

Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonomi menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar.

Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air.

 

Posisi Koperasi dalam Perdagangan Bebas

Esensi perdagangan bebas yang sedang diciptakan oleh ba­nyak negara yang ingin lebih maju ekonominya adalah meng­­hilangkan sebanyak mungkin hambatan perdagangan inter­nasional. Melihat arah tersebut maka untuk melihat dampak­nya terhadap perkembangan koperasi di tanah air dengan cara mengelompokkan koperasi ke dalam ketiga kelompok atas dasar jenis koperasi.

Pengelompokan itu meliputi pembedaan atas dasar: (i) koperasi produsen atau koperasi yang bergerak di bidang produksi, (ii) koperasi konsumen atau koperasi kon­sumsi, dan (iii) koperasi kredit dan jasa keuangan. Dengan cara ini akan lebih mudah mengenali keuntungan yang bakal timbul dari adanya perdagangan bebas para anggota koperasi dan anggota koperasinya sendiri.

Secara umum koperasi di dunia akan menikmati manfaat be­sar dari adanya perdagangan bebas, karena pada dasarnya per­dagangan bebas itu akan selalu membawa pada persaingan yang lebih baik dan membawa pada tingkat keseimbangan har­ga yang wajar serta efisien. Peniadaan hambatan per­da­gangan akan memperlancar arus perdagangan dan terbukanya pilih­an barang dari seluruh pelosok penjuru dunia secara be­bas. Dengan demikian konsumen akan menikmati kebebasan un­tuk memenuhi hasrat konsumsinya secara optimal. Meluas­nya konsumsi masyarakat dunia akan mendorong meluas dan mening­katnya usaha koperasi yang bergerak di bidang konsumsi. Selain itu dengan peniadaan hambatan perdagangan oleh pe­merintah melalui peniadaan non torif barier dan penurunan ta­rif akan menyerahkan mekanisme seleksi sepenuhnya kepada ma­syarakat.

Tindakan Bersama Gerakan Koperasi dalam Persaingan Tatanan Ekonomi Dunia

Pertama, koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi secara benar berjalan sesuai jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diawasi anggotanya dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi;

Kedua, potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan;

Ketiga, koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakui keberadaannya dan aktifitasnya;

Keempat, koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lainnya bila terjadi “fair playing field”;

Kelima, pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka (self-regulation);

Keenam, koperasi adalah milik anggota dimana saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan jatidirinya, dan;

Ketujuh, bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila dipandang sebagai kemitraan dengan menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.

Koperasi Mewujudkan Kesejahteraan

Membangun sistem Perekonomian Pasar yang berkeadilan sosial tidaklah cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Namun juga sangatlah tidak bijak apabila menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan pasar menjawab masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada Pemerintah.

          Koperasi sebagai suatu gerakan dunia telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu banyak Pemerintah di dunia yang menganggap adanya persamaan tujuan negara dan tujuan koperasi sehingga dapat bekerjasama untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

          Di bawah arus rasionalisasi subsidi dan independensi perbankan ternyata koperasi mampu menyumbang sepertiga pasar kredit mikro di tanah air yang sangat dibutuhkan masyarakat luas secara produktif dan kompetitif. Bahkan koperasi masih mampu menjangkau pelayanan kepada lebih dari 11 juta nasabah, jauh diatas kemampuan kepiawaian perbankan yang megah sekalipun. Namun demikian karakter koperasi Indonesia yang masih kecil dan tidak bersatu dalam suatu sistem koperasi menjadikannya tidak terlihat perannya yang begitu nyata.

Distribusi Cadangan Koperasi

Pengertian dana cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa  hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan.

Sesuai Anggaran  Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa  25 % dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan , sedangkan sisa hasil usaha yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk Cadangan.

Menurut UU No. 25/1992, sisa hasil usaha yang diusahakan oleh anggota dan yang diusahakan oleh bukan anggota, ditentukan 30 % dari SHU tersebut disisihkan untuk  Cadangan.

Distribusi Cadangan  Koperasi dipergunakan untuk:

•         Memenuhi kewajiban tertentu

•         Meningkatkan jumlah operating capital koperasi

•         Sebagai jaminan untuk kemungkinan – kemungkinan rugi di kemudian hari

•         Perluasan usaha

         

Ukuran Tingkat Keberhasilan Koperasi

Efektivitas organisasi koperasi tidak  saja berkenaan dengan aspek ekonomi  melainkan  juga  akan berkenaan dengan aspek sosialnya. Akan tetapi sebagai konsekuensi logis dari kondisi koperasi  yang selalu  dalam keadaan bersaing dengan organisasi lain untuk mendapatkan sumberdaya maka merumuskan keberhasilan merupakan hal yang penting.

          Keunggulan merupakan syarat utama untuk terlibat dalam persaingan itu. Keunggulan  yang harus dimiliki senantiasa memuat dimensi koperasi sebagai unit usaha maupun gerakan swadaya. Ketangguhan dalam dimensi gerakan swadaya sangat ditentukan oleh tingkat  keperdulian anggota dalam fungsinya sebagai pemilik untuk turut dalam proses  pengembangan Koperasi.

          Partisipasi anggota merupakan indikator dalam konteks. Sementara dilihat dari fungsi “badan usaha” ketangguhan koperasi diukur oleh kemampuannya  dalam mengembangkan dan menguasai  pasar. Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam meraih lebih  besar potensi yang dimiliki pasar ketimbang para pesaing.

          Koperasi harus mampu memberi alternatif rasional bagi pelanggannya (anggota) melalui berbagai kebijakan insentif usaha maupun perbaikan dalam teknis pelayanan pelanggan. Rumusan sederhana mengenai penjelasan di atas adalah, “Koperasi berhasil bila mampu mengembangkan usaha yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota, dengan mengoptimalkan keterlibatan potensi anggota di dalam proses dan hasil usaha.

Kriteria Dimensi Mikro Dimensi Makro Koperasi

Kriteria	Dimensi Mikro	Dimensi Makro
Arti	Koperasi sebagai badan usaha	Koperasi sebagai sistem ekonomi.
Identitas	Anggota berperan sebagai pemilik dan pelangan.	Demokrasi ekonomi.
Pelaku	Anggota Pengurus Pengawas	BUMN BUMS BUMK
Implikasi	Efisien, efektip dengan produktivitas yang tinggi, untuk pelayanan yang optimal bagi anggota.	Sistem ekonomi yang bernuansa kemanfaatan bersama/ kerakyatan.