Monetisasi Pada Sektor Pedesaan

Berbicara mengenai pedesaan sudah barang tentu yang ada di benak kita terbayangkan suasana persawahannya,perkebunannya ,udara yang sejuk ,panorama alam yang indah serta kehidupan yang sederhana didalamnya,dan suasana lainya.
Dari gambaran tersebut,kita dapat melihat kekayaan alam yang dimiliki Indonesia,yang sebagian besar mengenai sektor pertanian. Pertanian Indonesia pada umumnya didirikan diatas sistem barter,padahal sebenarnya sistem ini tidak kuat untuk menjadi fondasi pembangunan .
Untuk membawa kemajuan ekonomi kedalam perekonomian pedesaan ,dasar perekonomiannya perlu disetarakan dengan perekonomian diluar pedesaan,maka sektor pedesaan perlu diperkenalkan dengan perekonomian moneter. Dimaksudkan untuk meningkatkan standar hidup ,perekonomian barter harus diganti dengan perdagangan menggunakan uang. Jadi sektor pedesaan harus dimonetisasi.
Pada tahun 1964 ,Far Eastern Economic Review melaporkan , “para politisi Indonesia dengan bangga bercerita kepada para diplomat dan koresponden asing bahwa inflasi yang menggebu-gebu tidak menyulitkan perekonomian Indonesia ,karena sebagian besar penduduk Indonesia tidak tergantung pada sistem moneter”.
Para petani Indonesia pada umumnya tidak pernah menyatu dengan perekonomian formal.
Adapun beberapa implikasi sebagai akibat para petani beroperasi diluar perekonomian moneter,yaitu:
1) Petani Indonesia hidup tanpa tabungan atau asuransi yang berguna sebagai peredam apabila terjadi bencanaperekonomian yang memburuk,serta gagal panen
2) Petani Indonesia tidak bisa mengumpulkan modal yang dapat digunakan untuk peningkatan usaha tani
3) Karena penduduk pertanian Indonesia yang merupakan bagian terbesar dari perekonomian tidak menyimpan kekayaan di bank,bank tidak mempunyai banyak uang untuk dipinjamkan kepada pihak lain.

Tabungan potensial dari sektor pedesaan yang mestinya dapat diinvestasikan untuk membangun perekonomian lokal hilang begitusaja. Ini berarti bahwa sebagian kecil penduduk yang beroperasi dibawah perekonomian moneter memikul beban penuh dari penumpukan modal seluruh Indonesia. Hal ini merupakan penghambat besar bagi usaha pembangunan.
Ketika stabilisasi ekonomi Indonesia mulai terjadi pada akhir dekade enam puluhan ,pemerintah melaksanakan usaha usaha jangka panjang untuk secara bertahap membawa sektor pertanian negara kepada perekonomian moneter.
Dalam pencapaian tujuan tersebut pemerintah menggunakan dia metode,yakni:
1. Pemerintah mencoba membujuk petani agar menjual produk mereka untuk mendapatkan uang,ketimbang di tukar dengan barang.
2. Dengan menciptakan jejaring bank-bank pedesaan ,pemerintah menyediakan kredit bagi petani untuk memperkenalkan mereka dengan uang dan untuk menolong mereka meningkatkan opersi usaha taninya.

Agen pemerintah untuk membujuk petani agar berpartisipasi dalam perekonomian moneter adalah Bulog dan koperasi. Operasi pasar bulog merupakan metode utamanya untuk membuat petani menjual produksinya ,agar mereka mendapatkan uang (para petani tetap menyimpan sebagian dari produksi mereka untuk konsumsi mereka sendiri). Jika petani menjual produksi mereka kepada koperasi ,mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima uang untuk barang mereka. Penggunaan uang tersebut ditentukan lagi ketika petani ingin membeli pupuk atau barang lain yang disponsori oleh program pemerintah.
Pada umumnya untuk memasok kredit kepada peminjam di desa lebih rumit,karena para pemberi pinjaman uang biasanya tidak tinggal di desa dan meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi .
Sebagai respons untuk memenuhi kebutuhan kredit di desa-desa dan memonetisasi sektor pedesaan ,pemerintah memformalkan dan meningkatkan elemen kredit program penyuluhan.
Program-program tersebut menyediakan kredit melalui institusi-institusi seperti departemen pertanian,koperasi,dan bank.
Mejelang pertengahan dekade delapan puluhan ,setelah Indonesia mencapai swasembada beras ,pemerintah terus menyediakan kredit bagi pembangunan sektor pedesaan ,namun kredit tersebut tidak lagi secara khusus ditargetkan untuk menyokong produksi beras.
Program lain , BKK (Badan Kredit Kecamatan) diperkenalkan pada tahun 1970 di povinsi Jawa Tengah. Kredit ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan wiraswastawan kecil di desa,yang bergerak terutama dalam usaha dagang skala kecil ,kerajinan pangan ,dan jasa pangan. Inovasi dari program ini adalah bahwa para peminjamnya diwajibkan untuk berpartisipasi dalam rencana tabungan wajib. Berdasarkan pengalaman, peminjam berani membayar bunga ,baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program tabungan wajib yang lebih tinggi dari bunga yang berlaku pada program-program lain yang disponsori pemerintah,namun masih lebih rendah dibandingkan yang diminta oleh pemberi pinjaman lokal.
Selain itu,ada lagi dua program penting lainnya yang dimulai pemerintah pada tahun 1974 untuk menyediakan kredit bagi petani dan pedagang kecil serta perajin adalah KIK ( Kredit Investasi Kecil ) , KMKP ( Kredit Modal Kerja Permanen). KIK terutama ditujukan bagi perusahaan yang baru mulai,sementara KMKP untuk menyediakan modal kerja bagi proyek yang telah berjalan.
Tingkat bunga yang bersubsidi adalah 10,5 dan 12 persen per tahun ,jauh lebih rendah dari pinjaman komersial pada waktu itu. Pemerintah sadar akan adanya resiko bahwa seseorang meminjam uang dan menggunakannya untuk tujuan selain dari yang telah ditetapkan. Oleh karena itu ,bank mengadakan pemeriksaan ke lokasi untuk menjamin bahwa petani menggunakan pinjamannya secara tepat guna.
Berlainan dengan Badan Kredit Kecamatan ( BKK ) yang memberikan kredit dalam jumlah sangat kecil , KIK ( Kredit Investasi Kecil ) dan KMKP ( Kredit Modal Kerja Permanen) menyediakan pinjaman rata-rata sebesar Rp 2 – 3 juta . program-program ini mempunyai tiga fungsi ,yaitu mensubsidi petani yang mau berpartisipasi dalam program pemerintah,membawa petani langsung kedalam perekonomian moneter,dan secara tidak langsung merangsang petani untuk terus bertani ketimbang meninggalkan ladang mereka untuk mencari pekerjaan lain.
Setelah itu ,ada lagi perkembangan lain pada tahun-tahun berikutnya. Dalam dekade delapan puluhan ,pemberian kredit kepada sektor pedesaan dilakukan melalui dua program yang dikenal sebagai Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) yang dimulai pada tahun 1984 ,memperkenalkan kredit umum bagi masyarakat pedesaan yang ditawarkan dengan tingkat suku bunga komersial. Sedangkan Simpedes (Simpanan pedesaan)diperkenalkan sebagai proyek pilot pada bulan November 1984 ,dan pada tahun 1986 program ini diluncurkan di seluruh negeri. Kedua program ini ditawarkan secara nasional melalui cabang-cabang Bank Rakyat Indonesia.
Simpedes memberi bunga 12% dari saldo tabungan ,tergantung jumlahnya. Berlainan dengan program Tabanas, dalam Simpedes tabungan diperkenankan untuk menarik uang dengan frekuensi tak terbatas. Hal ini membuat simpedes populer di kalangan penabung di desa. Adapun sebagai insentif tambahan ,diadakan undian setiap setengah tahun memenangkan hadiah-hadiah.
Pada tahun 1989 ,Bank Rakyat Indonesia mulai membuka unit bank di perkotaan,dan unit baru ini segera menghasilkan laba. Tujuh bulan setelah Simpedes diperkenalkan secara nasional,saldonya melampaui total dana Tabanas yang disimpan di unit-unit desa.
Program pemberian pinjaman pedesaan Indonesia merupakan salah satu yang tersukses diantara negara-negara yang sedang berkembang. Dari segi kredit program ini menunjukkan bahwa penduduk pedesaan Indonesia berminat meminjam dengan bunga pasaran.
Sisi yang lain adalah bahwa penduduk pedesaan Indonesia mau dan mampu menjadi penabung.
Ketika bagi penduduk pedesaan Indonesia disediakan program finansial yang efektif melalui bank-bank desa Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) ,serta saluran formal lainnya ,perkembangan pesat terjadi dalam hal pengintegrasian daerah pinggiran kedalam pasar finansial regional dan nasional. Hal yang diperlukan adalah institusi yang bisa merespons permintaan jasa finansial di daerah pinggiran.
Deregulasi keuangan ini secara nyata memajukan usaha untuk memperdalam praktek institusi finansial di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan bank-bank yang sangat cepat di wilayah pedesaan ini di mungkinkan terutama karena usaha-usaha terdahulu dari pemerintah untuk membawa para petani kedalam perekonomian moneter pada dekade tujuh puluhan dan awal dekade delapan puluhan.

Jadi, dengan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) , Badan Kredit Kecamatan (BKK),Simpanan pedesaan (Simpedes) dan program serta institusi lainnya,pemerintah berhasil mencapai tujuannya untuk memonetisasi sektor pedesaan. Monetisasi sektor pedesaan bukan hanya memungkinkan petani meningkatkan kesejahteraan mereka dengan pengintegrasian pekerjaan mereka kedalam perekonomian modern ,melainkan juga mengumpulkan sejumlah besar dana investasi yang sangat berguna bagi usaha-usaha pembangunan bangsa.


Sumber : PRAWIRO. RADIUS
Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi ( Pragmatisme Dalam Aksi ) , oleh Radius Prawiro

Di poskan oleh : Dewi Septianawati

NPM/Kelas : 21210913 / 1EB11